TrijayaNews.id, Jakarta – Langkah pemerintah menindak tegas para importir pakaian bekas ilegal yang merugikan industri tekstil, maupun garmen dengan potensi kerugian mencapai Rp19 triliun. Mendapat dukungan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI).
Menurut Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, dalam Konferensi Pers Terkait Update Kondisi Tekstil dan Sikap Asosiasi Terhadap Imporasi Ilegal di Indonesia, di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (31/3). Mengatakan, bahwa data-data yang dilampirkan API dan APSyFI, merupakan dampak nyata akibat masuknya pakaian bekas impor ilegal.
Untuk itu, langkah pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap aksi para importir ilegal ini dinilainya sudah tepat. Teten menegaskan, pakaian bekas selundupan ini luar biasa merugikannya. Karena pada 2022 saja dari data Trademaps, Malaysia menjadi pemasok terbesar pakaian bekas ke Indonesia, mencapai sekitar 25 ribu ton dan tidak tercatat karena ilegal. “Bahkan sebanyak 350 ribu potong pakaian per hari menyerbu pasar lokal,” ujarnya.
Kondisi tersebut kata Teten, benar-benar memukul industri ‘pakaian jadi’ yang masuk kategori UKM ‘pakaian jadi’ yang selama ini berkembang di pasar lokal. Menurutnya, jangan dikacau-balaukan dengan pengertian thrifting.
“Pakaian bekas ilegal ini memang selundupan. Kami melindungi UKM lokal di pasar domestik, dan bagaimana mengurangi unrecorded (termasuk impor illegal pakaian dan alas kaki illegal) impor yang cukup deras tak hanya pakain jadi tapi juga tekstil,” tandasnya.
Teten menambahkan, seperti pemusnahan 7.000 bal pakaian bekas impor di Cikarang belum lama ini adalah pakaian bekas yang dimusnahkan mayoritas pakaian bekas dengan pasar menengah ke bawah.
Masih lanjut dia, pakaian bekas yang masuk ke pasar lokal ini memukul UKM. Maka adanya dukungan dari API dan APSyFI, membuatnya menjadi yakin sesuai permintaan asosiasi tekstil kepada Pemerintah, harus betul-betul menyetop selundupan pakaian bekas. “Kami berharap, jika hal tersebut bisa dilakukan, produksi dalam negeri, utilitasnya tidak lagi 60% sehingga lapangan kerja di dalam negeri semakin terbuka luas, dan industri tekstil semakin baik,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, ketergantungan terhadap impor tidak mendorong pertumbuhan ekspor, bahkan berdampak negatif bagi pasar domestik. Dengan dorongan kebijakan substitusi impor dan neraca komoditas akan mendorong peningkatan integrasi hulu-hilir industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) siap untuk mengejar ketertinggalan.
Masih dijelaskan Kartiwa, TPT menjadi salah satu sektor unggulan dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan I tahun 2022, TPT berkontribusi sebesar 6,33% terhadap total PDB sektor industri pengolahan non-migas. Kata dia, sumbangan ekspor industri TPT terhadap total ekspor nasional pada 2021 sebesar 5,67% dan selama Januari-Mei 2022 menyumbangkan 5,33%.
Menurutnya, akibat pakaian bekas impor ilegal, industri TPT mengeluh. Faktanya volume impor lebih besar dari ekspor. Data dari Trademaps, sebanyak 350 ribu potong pakaian ilegal per hari ini, jika bisa digantikan produk lokal, bisa menggerakkan banyak pekerja. “Kami support ketegasan Pemerintah untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal,” tandasnya.
API memberikan rekomendasi kepada para pedagang UMKM, yang sebelumnya bisnis jual beli baju bekas impor, akan difasilitasi dan dibina untuk bekerja sama dengan produsen IKM tekstil dan garmen dalam negeri.
Kemudian, produsen garmen/clothing dalam negeri akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Industri TPT baik level IKM atau usaha besar untuk bekerja sama memaksimalkan pasar domestik produk produk garmen/clothing. “Produsen industri TPT akan membuka ruang untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi pelaku industri IKM dan pedagang UMKM sektor TPT melalui program vokasi,” jelas Kartiwa.
Karena itu lanjut dia, API berharap pada pemerintah agar terus-menerus melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum atas peraturan impor ilegal. Selain itu, memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri, terutama IKM untuk berkontribusi menyempurnakan regulasi (peraturan-peraturan) di masa mendatang demi meningkatkan iklim investasi sektor TPT.
Substitusi Pakaian Impor
Adapun Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta yang mengatakan, impor pakaian bekas ilegal yang tak tercatat (unrecorded) mencapai 320 ribu ton senilai Rp32,48 triliun. Sementara potensi kehilangan pendapatan Pemerintah akibat impor pakaian bekas ilegal mencapai Rp19 triliun.
Lanjut Redma, APSyFI mencatat, kehilangan potensi serapan 545 ribu tenaga kerja langsung dan 1,5 juta tidak langsung, total pendapatan karyawan Rp54 triliun per tahun. Jika diproduksi di dalam negeri, masukan sektor pajak sekitar Rp6 triliun dan BPJS Rp2,7 triliun, serta berimplikasi pada kegiatan ekonomi disektor energi, perbankan, logistik, industri pendukung dan sektor terkait lainnya.
“Kami merekomendasikan, untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh atas izin impor yang sudah diberikan dalam 5 tahun terakhir baik API-U maupun API-P dan transparansi pemberian izin impor untuk setiap perusahaan,” ujarnya.
Selain itu, juga berharap dilakukan penyelidikan atas perusahaan yang memfasilitasi impor borongan dan undername yang selalu masuk jalur hijau. Termasuk kaitannya dengan fasilitas kemudahan jalur hijau yang diberikan oleh Oknum Bea Cukai, dan transparansi penentuan jalur hijau/merah. “Penangkapan importir pakaian bekas dengan cara tracking dari pedagang offline mau pun online,” tuturnya.
Salah satu produsen IKM tekstil sekaligus Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengaku, para pedagang pakaian bekas impor ilegal merupakan penjual pakaian lokal. Rendahnya permintaan tekstil ini, karena dibanjiri produk impor bekas ilegal.
Ia mengajak semua pihak, jika IKM bangkit, dampaknya sangat luas bahkan bisa menggerakkan hulu dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Kata dia, dulu para pekerja konveksi IKM anggotanya mengerjakan banyak permintaan dari brand-brand lokal ternama, seperti Zoya dan Rabbani yang maklon di tempatnya. “Sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan jelang lebaran order kami masih sepi. Untungnya tahun politik jadi kami masih menerima banyak pesanan kaos kampanye,” ujarnya.
Nandi menegaskan, jika produksi pakaian dalam negeri harus diadu atau bersaing dengan pakaian bekas impor ilegal dengan nol cost-nya, menjadi sangat tidak adil. “Kami berharap, pakaian bekas impor ilegal ini segera dituntaskan. Dan kami siap menggantikan produk pakaian bekas tersebut atau mensubstitusikan dengan produk pakaian lokal yang berkualitas dan harga yang terjangkau,” tandasnya. (*).
