TrijayaNews.id, Jakarta – Dalam diskusi daring bertema ‘Problematika Guru dalam Pendidikan Berkualitas dan Inklusif,’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar, pada 12, Rabu (22/11), menghadirkan narasumber Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Pada kesempatan tersebut, Lestari menekankan adanya kolaborasi harmonis antara guru, orang tua dan peserta didik, dalam memajukan pendidikan nasional harus konsisten diwujudkan. Demikin hal pemenuhan kompetensi dan pemerataan jumlah, serta kesejahteraan guru pun harus menjadi perhatian. Selain itu, ia juga membicarakan perihal Kerja Bersama untuk Bangun Kapabilitas Nasional.
Sedangkan Anggota Komisi X DPR RI Rerie mengungkapkan, bahwa upaya mewujudkan kolaborasi antarpemangku kepentingan di sektor pendidikan, harus ditempatkan dalam koridor perkembangan pendidikan global, dengan merealisasikan pendidikan berkualitas dan inklusif.
Ia menambahkan, bahwa tema Hari Guru tahun ini “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar” harus dimaknai secara mendalam. “Apakah kita siap dengan kecepatan perkembangan dunia pendidikan global, dengan setumpuk pekerjaan rumah yang ada,” ujarnya dalam keterangannya yang dilansir detiknews, Rabu (22/11).
Ririe juga mengutip Global Education Monitoring Report UNESCO 2023 yang mencatat sasaran implementasi teknologi dalam pendidikan di seluruh dunia, diterapkan melalui pertimbangan relevansi, kesetaraan, skalabilitas dan keberlanjutan proses belajar
Masih dikatakan Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini, berdasarkan jumlah dan persebaran guru dan tenaga pengajar di tanah air, terdapat ketimpangan yang sangat signifikan.
Menurutnya jika saat ini dievaluasi, sesuai prasyarat kualitas pengajar terdapat tiga keahlian penting yang harus dimiliki, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis dan kompetensi sosial.
Ririe juga menegaskan, berdasarkan kondisi tersebut, pendidikan berkualitas dan inklusif harus ditunjang dengan kemampuan negara memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan. “Dengan demikian, persoalan kompetensi guru maupun tuntutan lainnya dapat segera diatasi,” tegasnya.
Adapun Nunuk Suryani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI mengungkapkan, bahwa sejatinya arah kebijakan program guru dan tenaga kependidikan, merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Ia menyebut pemerintah sudah berupaya melakukan percepatan proses peningkatan kualitas guru, melalui pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai dengan perjanjian kerja (ASN P3K), dan sejumlah program sertifikasi pendidik bagi para guru.
Nunuk mengungkap saat ini terdapat 2,8 juta guru dengan 1,5 juta guru di antaranya berstatus ASN. Menurutnya, hingga tahun ini bertambah sekitar 800 ribu guru berstatus ASN P3K, serta diperkirakan bertambah sekitar 300 ribuan guru P3K di tahun depan. “Ini capaian yang menggembirakan,” ujar Nunuk.
Diskusi tersebut juga dihadiri Kepala Balitbang PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma, dan Dewan Pakar Ikatan Guru Indonesia Pusat Rusnani Esra. Sebagai moderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Irwansyah, dan Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru. * (Foto: dok MPR-RI).