Trijayanews.id, Jakarta – Letjend (Purn) Bustanil Arifin Menteri Koperasi periode 1978-1992 mendapat gelar kehormatan, sebagai Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi Susu Nasional, oleh Dewan Persusuan Nasional (DPN). Pemberian elar tersbut, sekaligus penanda bahwa kebijakan yang dicetuskan selama menjabat adalah momentum kebangkitan peternakan sapi perah rakyat dan koperasi susu nasional.
Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Ahmad Zabadi menyatakan, gelar kehormatan tersebut sangat layak karena kebijakan yang ditetapkannya, masih dapat dirasakan manfaatnya hingga saat ini. Menurutnya, kontribusi dan dedikasi dalam membangun dan memperkuat usaha peternakan sapi perah rakyat di Indonesia hingga pengembangan koperasi susu mendorong kejayaan para peternak rakyat saat itu.
“Kontribusi beliau untuk memajukan sektor ini menunjukkan visi jauh ke depan serta kesadaran akan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana setiap pelaku usaha, termasuk peternak kecil, mendapatkan manfaat yang nyata,” ujarnya pada acara pemberian gelar kehormatan tersebut di Jakarta, Kamis (10/10).
DPN punya alasan dengan penghargaan itu, karena perannya sangat signifikan dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan model usaha koperasi yang berkelanjutan, khususnya di sektor peternakan sapi perah. Yang mana model koperasi hasil gagasannya membuat peternak kecil saat itu memiliki posisi tawar tinggi.
“Pak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, memberikan apresiasi yang tinggi dan setuju atas pemberian gelar tersebut dari DPN yang meneguhkan peran Pak Bustanil dalam pengembangan sapi perah rakyat dan koperasi susu di Indonesia,” tandas Zabadi.
Ia pun tak memungkiri bahwa kondisi peternakan sapi rakyat saat ini mengalami penurunan sangat tajam, baik dari sisi produktivitas maupun dari sisi ekosistem pengembangan peternakan. Saat ini kata Zabadi, kebutuhan susu murni nasional 80 persen lebih masih dipenuhi dari impor karena produksi dalam negeri anjlok drastis.
Masih tandas Zabadi, ambruknya ekosistem persusuan nasional tidak lepas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), yang melanda peternakan di Indonesia beberapa tahun lalu. Kerugian ekonomi dari kasus tersebut membuat turunnya produksi susu hingga 25 persen per tahun. Kemudian produktivitas sapi potong juga turun 10-20 persen dan penurunan fertilitas sapi hingga 10 persen.
“Pandemi PMK ini berpengaruh besar pada peternakan sapi dan kerbau di Indonesia terutama bagi koperasi di Indonesia, terjadi penurunan tajam dari produksi susu kita yang akhirnya menggerus peran petani dari sapi rakyat,” tegas Zabadi.
Demi memulihkan keadaan dan mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas peternakan di Indonesia, Ahmad Zabadi berharap adanya inovasi dan modernisasi dalam peternakan susu melalui ekosistem yang terintegrasi. Modernisasi ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan ternak, inovasi dalam pakan ternak, serta penggunaan sistem distribusi yang lebih efisien dan terintegrasi.
“Isu soal pakan, silase, dan ketersediaan lahan menjadi tantangan kita ke depan dalam mendorong peningkatan produktivitas peternakan sapi perah. Sebab saat ini ekosistem peternakan kita belum terintegrasi sehingga menjadikan beban biaya logistik sangat tinggi,” kata Ahmad Zabadi.
Di tempat yang sama Ketua Umum Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana, mengatakan bahwa gagasan politis yang pernah dituangkan dalam kebijakan di era Menteri Koperasi Bustanil Arifin semestinya dapat kembali dibangkitkan. Hal ini penting dilakukan pengembangan peternakan sapi perah rakyat dan koperasi susu nasional ada jaminan regulasi dan keberpihakan.
“Ke depan kami harap ada perubahan dan perhatian dari pemerintah agar kejayaan peternakan sapi perah bisa kembali terwujud. Kami dari dulu selalu menyampaikan bahwa peternakan sapi perah rakyat ini harus dibangun kembali karena ketergantungan kita kepada impor (susu) sangat merugikan (peternak),” kata Teguh.
Dikatakan Teguh bahwa posisi peternakan sapi rakyat saat ini tidak memiliki daya tawar yang tinggi karena ketiadaan regulasi atau payung hukum yang diberikan pemerintah. Untuk itu dia berharap di pemerintahan era Prabowo Subianto nantinya ada keberpihakan berupa terbitnya regulasi khusus untuk perlindungan peternak sapi perah rakyat.
“Sejak dulu pemerintah selalu menjembatani jika ada persoalan di kalangan industri pengelola susu. Pemerintah, kami harapkan selalu bisa menjadi mediator, sehingga tidak terjadi friksi-friksi dalam industri ini,” kata Teguh.
Teguh mengatakan, pihaknya pernah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Persusuan Nasional demi memastikan keberlangsungan peternakan sapi perah dan pasokan susu nasional. Sayangnya usulan yang dilengkapi dengan berbagai rencana cetak biru tidak disetujui pemerintah. “Kami berharap nanti ada regulasi yang memayungi. Syukur-syukur bisa ada upaya untuk membuat dalam bentuk Undang-Undang secara khusus,” kata Teguh.**