TrijayaNews.id, Manokwari – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) berupaya lakukan sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Provinsi Papua Barat.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SeskemenkopUKM) Arif Rahman Hakim, mengatakan, saat ini jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 64 juta, dengan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61%, serta menyerap tenaga kerja sebesar 97%.
Dengan posisi demikian, peran UMKM sangat strategis dalam perekonomian di Indonesia. Selain itu, perkembangan koperasi di Indonesia pada 2022 telah mencapai 130.354 unit dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 5,1 persen,
Hal tersebut diungkapkan Arif Rahman Hakim, saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Tahun 2023, di Kota Manokwari, beberapa hari lalu.
Dalam acara yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat dan para Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Koperasi dan UKM se-Provinsi Papua Barat, Arif juga menyampaikan, bahwa terdapat sejumlah program prioritas KemenkopUKM yang dilaksanakan pada 2023.
“Diantaranya pendataan lengkap KUKM, Rumah Produksi Bersama, pengembangan kewirausahaan nasional melalui Perpres No. 2/2022, pengembangan layanan rumah kemasan, redesain PLUT, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta koperasi modern,” jelasnya.
Masih disampaikan Arif, selain program prioritas, pihaknya juga mengembangkan program strategis yang dilaksanakan tahun ini. Yakni, pembiayaan koperasi dan UKM melalui KUR Klaster, KUR Reguler, dan penyaluran dana bergulir yang berfokus pada koperasi sektor riil.
Selain itu program satu juta produk UMKM masuk dalam e-Katalog LKPP, pengembangan minyak makan merah melalui koperasi, serta pembangunan stasiun bahan bakar umum nelayan yang dikelola koperasi.
Untuk itu, Arif menegaskan, Provinsi Papua Barat setelah adanya pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat, perlu melakukan penyesuaian kembali terkait arah pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.
“Saya berharap kegiatan ini akan memberikan pandangan dalam hal sinkronisasi arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat pada 2023-2024,” jelasnya.
Menurut Arif, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi antara program KemenKopUKM dengan program seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di wilayah Provinsi Papua Barat.
Imbuh Arif, harus disadari bersama”Kita sadari bersama bahwa pemberdayaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. “Keberadaan dan peran strategis koperasi dan UMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” tandasnya.
Arif menambahkan, hanya ada dua pilihan bagi koperasi dan UMKM di era globalisasi saat ini, yakni mampu beradaptasi atau tidak mampu beradaptasi. “Kalau mau eksis dan berkembang, mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi dan UMKM harus ikuti perkembangan zaman,” ujarnya lagi.
Meski begitu, Arif mengakui, masih terdapat sejumlah isu utama dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia. Seperti rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, dan akses pembiayaan UMKM yang masih rendah. “Serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha, serta koperasi belum menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat,” pungkasnya. **
