TrijayaNews.id, Batam – Adanya kolaborasi berbagai pihak, khususnya kementerian/lembaga dalam memberantas produk pakaian, sepatu dan tas ilegal yang masuk melalui Batam. Mendapat apresiasi dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM).
Kolaborasi yang telah dilakukan tersebut berhasil memusnahkan 5.853 koli ballpress atau sebanyak 112,95 ton impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal, dengan nilai sebesar Rp17,4 miliar di Batam.
Demikian disampaikan Deputi Bidang UKM, KemenkopUKM Hanung Harimba Rahman, dalam acara konferensi pers Pemusnahan 5.853 Koli Ballpress Periode Tegahan Tahun 2018-2022 di Kantor Bea dan Cukai Batam, Senin (3/4).
Hanung menambahkan, bahwa pihaknya mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Pedagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, dan Polda Kepulauan Riau sehingga dapat dilakukan pemusnahan impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal ini. Mengingat barang yang berhasil disita jumlahnya tidak sedikit. “Barang-barang yang disita tersebut telah dikumpulkan sejak 2018 hingga 2022,” jelasnya.
Menurutnya, barang-barang ini memiliki dampak yang nyata bagi pelaku UKM khususnya di sektor garmen. “Kami baru-baru ini berdiskusi dengan UKM garmen, mereka biasanya dapat order pakaian menjelang hari raya. Tapi hari ini belum sama sekali ada pesanan. Ini dampaknya terasa,” tandasnya.
Lebih lanjut, setelah masifnya dilakukan pemusnahan terhadap impor pakaian, sepatu, dan tas bekas ilegal ini, diharapkan pasar daring atau e-commerce juga dapat menghentikan penjualan terhadap barang-barang tersebut.
“Konten yang memasarkan barang ilegal ini di media sosial dan e-commerce yang masih ditayangkan tolong dihentikan. Kami akan mengundang pelaku e-commerce pada Kamis besok bersama Bareskrim Polri untuk menghentikan penayangan konten yang mendorong kegiatan ini,” pintanya.
Masih kata Hanung, KemenkopUKM juga akan memberikan solusi pada para pelaku usaha yang memperjualbelikan barang-barang impor bekas ilegal ini, agar dapat tetap berjualan. Imbuh dia, selain dengan pemusnahan ini, pihaknya juga mengembangkan ekosistem pakaian dan tekstil.
“Kami tidak hanya menindak tapi ada solusi juga untuk mengalihkan pekerjaannya, kami juga bekerja sama dengan API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) untuk supply barang-barang dan dengan perbankan untuk menyediakan pembiayaannya,” tuturnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan, pemusnahan barang-barang ini dilakukan melalui mesin penghancur. Sampai saat ini, pemerintah dikatakan telah melakukan 17 penindakan dan sampai saat ini masih berlangsung proses penyidikan dan penetapan tersangka.
Menurutnya, modus penyelundupan barang-barang ini menggunakan jalur pelabuhan tidak resmi. Kata dia, barang dibawa sebagai barang kiriman dan disembunyikan atau dicampur barang impor resmi.
“Alhamdulillah sinergi kami bisa melakukan tindakan dan melanjutkan pemusnahan di Cikarang yang jumlahnya masif. Kami di Batam bisa lakukan pemusnahan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Adapun Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Kejagung Undang Mugopal menambahkan, pemusnahan ini dilakukan karena telah mengganggu industri tekstil dalam negeri, termasuk pelaku UMKM dan juga tidak terjamin dari sisi kesehatannya.
Selain itu, tindakan ini juga dikatakan menjadi upaya untuk melindungi keamanan nasional termasuk sosial budaya, melindungi hak kekayaan intelektual, dan lingkungan. Dia menegaskan tindakan ini juga dapat masuk dalam ranah korupsi.
“Tindakan ini tidak menutup kemungkinan masuk dalam tindak pidana korupsi. Korupsi dulu kan menyangkut kerugian negara tapi saat ini bisa juga telah merugikan perekonomian negara. Jadi ini bisa masuk juga tindak pidana korupsi dengan unsur merugikan perekonomian negara,” ungkap Undang.
Sedangkan, Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang berharap, ke depannya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam memusnahkan praktik impor pakaian, sepatu dan tas bekas ilegal dapat terus berlangsung untuk melindungi industri dan UKM Indonesia. “Semoga sinergi ini dapat terus berlangsung sehingga UKM dan industri tidak terganggu,” ujarnya. (*).
