TrijayaNews.id, Surakarta – Penciptaan usaha rintisan (start-up) yang berkualitas, inovatif, dan berwawasan teknologi mempercepat Indonesia mewujudkan diri menjadi negara maju. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas Pemerintah agar dapat mendorong potensi ekonomi digital Indonesia menuju negara maju di tahun 2045. Maka menjadi penting untuk berkolaborasi dan bersinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mewujudkan hal tersebut.
Demikian diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, dalam acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 di Solo Techno Park, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/8).
Teten pun menekankan, bahwa saat ini pemerintah sedang mendorong rasio kewirausahaan mencapai sebesar 3,95% pada 2024. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) pun turut aktif berkerja sama dengan semua pihak, K/L, para inkubator swasta dan kampus, dalam menciptakan usaha-usaha rintisan baru.
“Entrepreneur Hub disiapkan dalam melahirkan entrepreneur dan start-up baru yang inovatif dan berwawasan teknologi. Kita beruntung, saat ini di Indonesia terdapat 2.600 start-up dan menjadi yang terbesar keenam dunia. Indonesia punya embrio terbaik untuk dikembangkan melahirkan start-up hingga entrepreneur berkualitas,” ujarnya.
Pada kesempatan itu yang juga dihadiri Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) Luhut Binsar Panjaitan secara virtual, menggelar Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023.
Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari UMKM Nasional yang berlangsung pada 10 – 13 Agustus 2023. Pembukaan acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 (ISES 2023), selain dihadiri MenkopUKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, juga Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Masih menurut MenkopUKM, salah satu pendorong lahirnya start-up berkualitas adalah dengan menghubungkannya ke modal ventura. Ia menyebut, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang sudah membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan start-up.
“Kita juga buka pintu. Saya optimistis dengan kebijakan substitusi impor dan hilirisasi bisa menjadi peluang besar yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha termasuk start-up. Karena itu start-up potensial kita koneksikan dengan investor asing,” tandasnya.
Untuk itu kata Menteri Teten, inkubator kampus harus bisa melahirkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi. Apalagi saat ini Indonesia sudah diserbu produk luar yang harganya di bawah standar, sehingga sulit bagi pelaku usaha dalam negeri untuk berkompetisi.
“Padahal ekonomi nasional itu sebesar 53 persennya didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kalau produksi belanja lokal kita terus diperkuat, maka ekonomi dalam negeri juga ikut kuat. Jadi harus diproteksi dan disiapkan produk UMKM yang berkualitas,” tegasnya.
Diakui Teten, masalah utama pertumbuhan usaha start-up itu adalah dari sisi pembiayaan. Untuk itu, pihaknya terus mempromosikan kepada perbankan untuk menerapkan credit scoring, sehingga para pelaku usaha rintisan ini tidak lagi dipusingkan soal agunan saat akan mengakses pembiayaan.
“Pembiayaan ini harus ada inovasi. Ternyata di 145 negara sudah diterapkan credit scoring. Jadi bukan aset yang dijadikan jaminan, tetapi track record digital mengenai kesehatan usaha yang menjadi penilaian. Kami akan terus berkoordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) untuk kepentingan ini. Jadi yang harus didorong adalah inovasi perbankan yang masih jadul,” jelasnya.
Sementara itu, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungan dan apresiasi dalam upaya KemenkopUKM yang terus mendorong lahirnya UMKM dan start-up berkualitas. Ia menyampaikan, keberadaaan start-up harus perlu didukung Pemerintah. Kata dia, Presiden Jokowi juga memberikan perhatian besar bagi pengembangan start-up agar kelak bisa berkembang menjadi unicorn bahkan decacorn. Hal ini dimulai dengan dukungan dari sisi permodalan dan akses pasar.
“Perlu kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Komitmen untuk menindaklanjuti dalam membangun ekosistem start-up di Indonesia. Indonesia yang menempati posisi keenam terbesar jumlah start-upnya menjadi hal yang perlu kita banggakan. Hal ini tidak terlepas dari 76,8% oleh penyediaan internet. Presiden yakin jumlah tersebut bisa terus tumbuh,” ujarnya.
Senada, Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) yang turut hadir di acara tersebut mengatakan, dalam mendukung lahirnya start-up, Kemendag membuka akses pasar dengan memanfaatkan 45 kantor perwakilan dagang di 45 negara yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia.
“Kami juga memiliki tool way terkait hambatan ekspor. Indonesia memiliki 30 perjanjian dagang utamanya di ASEAN, termasuk dengan Timur Tengah, Amerika Latin. Kami juga mengembangkan pasar tradisional tapi nontradisional juga yang potensinya besar sekali,” katanya.
Zulhas menyebut, ada empat pilar transformasi perdagangan digital yang terus disasar kementeriannya. Yakni, ritel modern, UMKM, Marketplace, dan Lembaga Pembiayaan. Di mana UMKM harus terbuka dengan perubahan, inovatif, dan memiliki kemampuan berkembang. Selanjutnya marketplace, harus bersinergi dengan UMKM melalui rangkaian pelatihan seperti agregasi barang dengan marketplace dan ekspor.
Infrastruktur Digital
Dukungan infrastruktur dalam melahirkan usaha/start-up berkualitas juga perlu ditingkatkan agar Indonesia tak ketinggalan. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, ekosistem digital itu harus ditopang oleh infrastruktur digital yang juga berkualitas.
“Tetapi datanya, kecepatan internet kita baru 21,7 mbps, termasuk 100 terbawah dunia. Di ASEAN kita menang dari Laos saja. Thailand itu sudah 100 mbps. Dari sisi harga, data kita murah 0,47 per dolar AS per GB. Di negara maju itu 60 sampai 70 per GB per bulan. Kalau bisa Indonesia itu ditekan sampai 30 GB, sehingga memberikan ruang gerak kemajuan ekonomi digital kita,” katanya.
Ekosistem digital khususnya internet kata Menkominfo, masih memiliki problem sendiri. Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.
“Yang pasti bahwa infrastruktur kita memang harus dibenahi. Banyak Pekerjaan Rumah (PR) bersama, Kominfo akan sangat mendukung dari mulai infrastruktur ke depan. Dalam kemajuan digital, hanya dua kata kuncinya, yaitu transformasi dan inovasi. Kita harus yakin tidak akan tertinggal dengan berbagai dinamika yang ada,” kata Menkominfo.
Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, tak hanya pembenahan dari sisi infrastruktur digital, dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang berkualitas juga dibutuhkan 9 juta talenta digital ekonomi, agar mendukung ekonomi kreatif Indonesia yang kini menjadi terbesar ke-3 di dunia.
“Kita hanya ketinggalan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Total angka kita nggak kalah. Jika Indonesia fokus dalam menciptakan talenta digital setidaknya potensi 120 miliar dolar AS bisa kita cetak. Saat ini Indonesia memiliki 2 decacorn dan 13 unicorn. Kalau kita fokus dengan pengembangan tersebut, Indonesia bukan hanya menjadi negara tujuan investasi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ucapnya.**
