Jakarta, TrijayaNews.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengungkapkan pentingnya sinergi kuat dari seluruh pihak baik di tingkat nasional, maupun internasional khususnya di kawasan ASEAN dalam memastikan perempuan mendapatkan akses menuju pemberdayaan ekonomi yang optimal, termasuk akses pembiayaan dan peningkatan literasi digital yang menjadi kunci kemajuan usaha di masa kini dan mendatang.
“Adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan yang optimal sangatlah penting, mengingat keterlibatan perempuan dalam mengakses produk dan layanan keuangan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 75,2 persen dibandingkan 77,2 persen (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, 2019). Begitu juga dengan jumlah perempuan yang mengakses internet, masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 46,9 persen dibandingkan 53,1 persen (BPS, 2019),” ungkap Menteri Bintang dalam webinar “Indonesia’s Experience on Women Empowering Women in the Pandemic Situation” yang merupakan bagian dari rangkaian acara Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Perempuan ASEAN (AMMW) ke 4 (empat) (14/10).
Menteri Bintang menambahkan perempuan adalah kekuatan ekonomi yang luar biasa di masa pandemi. Perempuan juga mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia, maupun dunia. Untuk itu, kemajuan dunia tidak akan bisa tercapai tanpa keterlibatan aktif dan penuh dari perempuan di seluruh bidang.
“Hasil laporan Mastercard menyatakan bahwa pengusaha perempuan disinyalir menjadi faktor keberhasilan dalam peningkatan daya saing usaha dan pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi. Hal ini diperkuat dengan berbagai data yang menunjukkan lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia sebagai penggerak strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dimiliki dan dikelola oleh perempuan,” jelas Menteri Bintang.
Menteri Bintang menegaskan jika perempuan dapat berdaya secara ekonomi maka akan turut meningkatkan kesejahteraan keluarganya. “Perempuan dapat memberikan nutrisi dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Kesejahteraan perempuan juga meminimalisir potensi kekerasan, diskriminasi, praktik-praktik eksploitasi anak dalam ekonomi, bahkan perkawinan anak yang seringkali dijadikan solusi untuk lepas dari beban kemiskinan. Untuk jangka panjang, perempuan yang berdaya secara ekonomi juga meningkatkan pembangunan berkelanjutan karena dapat memutus rantai kemiskinan,” jelas Menteri Bintang.
Pemerintah Indonesia berkomitmen memberdayakan perempuan melalui salah satu program prioritas Kemen PPPA sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender. Untuk mendukung program prioritas ini, Pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan pada 2020, yang mendapat pengakuan dari Asian Development Bank sebagai kebijakan pertama dan satu-satunya di dunia.
Selain itu, Kemen PPPA bekerjasama dengan para pemangku kepentingan telah melakukan beberapa strategi, yaitu melakukan advokasi gender secara masif dan terstruktur dalam kebijakan inklusi keuangan; melaksanakan pelatihan kewirausahaan berspektif gender; mendukung perempuan UMKM agar tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi, termasuk memberikan pelatihan literasi digital; dan melakukan asistensi kepada perempuan pelaku usaha agar mendapatkan akses layanan keuangan mikro.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan adanya peningkatan pertumbuhan jumlah pekerja perempuan di masa pandemi Covid-19, hingga 2 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 813 ribu. “Pandemi tidak menyurutkan semangat perempuan untuk berkarya dan bekerja demi kehidupan dan kesejahteraan keluarganya yang lebih baik lagi. Hal ini membuktikan bahwa potensi dan daya tahan perempuan Indonesia sangatlah besar untuk bisa diberdayakan dalam memajukan perekonomian termasuk di tengah krisis saat ini,” tutur Menteri Ida.
Menteri Ida menambahkan Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berupaya memberdayakan pekerja yang terdampak pandemi, khususnya pekerja perempuan melalui program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja padat karya dan kewirausahaan. Selain itu, melakukan langkah perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan, dan salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat memperbaiki akses perempuan terhadap pasar kerja dan turut berkontribusi positif pada perekonomian nasional.
“Komitmen pemerintah Indonesia dalam hal pemberdyaaan perempuan tidak perlu diragukan lagi. Meskipun masih banyak yang perlu ditingkatkan, mari terus kita lanjukan perjuangan dalam memberdayakan perempuan Indonesia. Buktikan bahwa women support women benar adanya, sehingga bersama kita bisa berdaya dan berkarya untuk bangsa,” terang Menteri Ida.
Acara webinar yang dikoordinasikan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA yang juga sebagai Ketua ASEAN Committee on Women (ACW), Lenny N. Rosalin dan dihadiri peserta dari 10 negara ASEAN ini, menghadirkan beberapa narasumber yang tergabung dalam Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia, di antaranya yaitu Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Femmy Eka Putri yang menyampaikan pentingnya mendorong pemberdayaan perempuan melalui literasi keuangan dengan melibatkan peran laki-laki demi memperkuat ketahanan keluarga khususnya anak di masa pandemi; Widyaiswara Utama Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih yang menyatakan pentingnya meningkatkan pendidikan, keahlian, manajemen teknis dalam usaha, dan akses pasar bagi perempuan pelaku industri kecil menengah (IKM) guna mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba menjelaskan pentingnya meningkatkan literasi digital secara produktif kepada perempuan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya agar dapat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi; Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, Nawal Nelly yang menyampaikan upaya Kemen BUMN dalam inklusi keuangan melalui program pendanaan PNM Mekaar guna mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya di pedesaan.
Selain itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Siti Azizah mengungkapkan pentingnya meningkatkan literasi digital, literasi keuangan, serta akses pasar bagi perempuan pelaku UMKM; dan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional, Arlinda Imbang yang menjelaskan upaya Kemendag dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peningkatan kapasitas, fasilitasi bantuan pembiayaan, promosi dan digitalisi perempuan UKM di bidang ekspor.