Jakarta, TrijayaNews.id – “Kita berada ditengah masa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dimana penyakit menular sangat mengubah cara hidup kita. Ketidakpastian dan pembatasan sosial dapat mempengaruhi upaya dalam mewujudkan kependudukan Indonesia yang bersaing. Lapangan pekerjaan dan kemampuan tenaga kerja adalah faktor kunci dalam pemanfaatan bonus demografi. Wabah COVID-19 juga memiliki dampak mendalam pada akses pelayanan keluarga berencana (KB) maupun informasi kesehatan reproduksi seksual. Setiap Negara di seluruh dunia kini berjuang untuk memastikan bahwa pelayanan dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tetap tersedia,” ujar Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) ketika membuka webinar “COVID-19 : Public Health and Economic Perspective” (25/06).
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik, Ph.D mengungkapkan, telah mencatat bahwa populasi dunia diperkirakan akan meningkat 2 miliar orang dalam 30 tahun ke depan; bertambah dari 7,7 miliar pada tahun 2019 menjadi 9,7 miliar pada tahun 2050. Sembilan negara termasuk Indonesia, akan mencapai lebih dari setengah proyeksi pertumbuhan antara sekarang dan 2050. “Masih terlalu dini, jika saya berasumsi, bahwa wabah itu (COVID-19) mungkin merubah proyeksi populasi global,” katanya.
Menurutnya, dari hasil pengamatan BKKBN, di Indonesia para wanita memilih untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan karena khawatir tertular COVID-19 atau karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemudian juga adanya potensi gangguan rantai pasok yang membatasi ketersediaan alat kontrasepsi di beberapa daerah. Tidak dapat diaksesnya pelayanan KB, khususnya di Indonesia, menjadi ancaman terjadinya putus penggunaan alat kontrasepsi dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, secara global sebanyak 47 juta wanita tidak dapat mengakses kontrasepsi modern, 7 juta dari mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan 31 juta kasus kekerasan berbasis gender akan terjadi jika lockdown berlanjut hingga 6 bulan di 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah ( UNFPA, 2020). Pandemi COVID-19 membuka kerentanan sistem kesehatan masyarakat kita. Penyebaran virus ini tidak pilih-pilih, dari pekerja dengan penghasilan rendah, orang yang tinggal di daerah kumuh maupun perkotaan, terutama perempuan dan anak perempuan, migran dan pengungsi adalah sub populasi yang paling rentan.
Uttara Bharath Kumar, Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs, juga menjelaskan bahwa bahwa banyak masyarakat mendapatkan banyaknya terpaan informasi yang datang dari seluruh penjuru, rumor dan misinformasi yang ditampilkan sedemikian rupa membuatnya sangat sulit untuk dihilangkan dan mereka bisa saja mempercayai itu semua sebagai sebuah sumber informasi yang dapat dipercaya. Padahal menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan rasa takut mereka, yaitu takut pada orang lain, takut pergi ke pelayanan kesehatan, dan bahkan takut akan informasi itu sendiri yang mungkin menyampaikan berita-berita yang menyedihkan dan menakutkan. Sedangkan di waktu yang sama semua orang dianjurkan untuk memulai perilaku baru dalam mencegah wabah COVID-19 ini seperti mencuci tangan dan menjaga jarak sosial dengan orang lain yang membutuhkan usaha dan komitmen yang tinggi untuk mengubah perilaku tersebut.
Situasi informasi pelayanan KB di Negara lain selain Indonesia menurut Uttara juga menjadi sangat terbatas. Sehingga implementasinya berubah menjadi lebih virtual dengan membagikan informasi melalui saluran-saluran digital dan smartphone. Tapi Uttara menyayangkan karena ternyata banyak perempuan khususnya yang berada pada kelompok marjinal mempunyai keterbatasan atau bahkan tidak punya akses sama sekali kepada saluran-saluran digital tersebut.
President of Asian Population Association Aris Ananta menganjurkan BKKBN untuk dapat melaksanakan kembali pelayanan KB secara masif seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau ditengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar. BKKBN harus fokus terhadap unmeet need terutama di rural area atau daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit dalam mengakses KB, dan memprioritaskan penggunakan kontrasepsi jangka panjang.
Pelayanan KB sudah seharusnya berfokus untuk menjangkau kelompok yang kurang terlayani, terutama di daerah dengan unmet need yang tinggi, termasuk orang miskin dan mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan. “BKKBN bekerja sama dengan 500 pemerintah daerah, kami memastikan bahwa distribusi alat kontrasepsi dari gudang ke 18 ribu fasilitas kesehatan di Kab/Kota sudah sesuai dengan perencanaan re-supply. Inovasi rantai pasok berbasis masyarakat dibantu dengan PLKB telah diperkenankan untuk memberikan kontrasepsi secara langsung kepada pasangan usia subur yang telah memenuhi syarat. Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) atas komitmen gigih mereka dalam mendidik dan tetap menyediakan pelayanan KB dalam situasi saat ini,” tambah Damanik.
BKKBN sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam masalah kesehatan mengambil langkah konkret untuk mendukung Satuan Tugas dalam memerangi penyebaran COVID-19. Melalui kolaborasi yang kuat, BKKBN bersama dengan organisasi non-pemerintah Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins (JHCCP Indonesia) telah mengembangkan strategi komunikasi, antara lain, melibatkan 15 ribu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Kegiatan ini merupakan upaya BKKBN untuk memperkuat implementasi program di lapangan, khususnya layanan keluarga berencana untuk pasangan usia subur karena dengan penerapan peraturan PSBB dan bekerja dari rumah dapat mempengaruhi tingkat kehamilan yang tinggi jika penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat menurun, termasuk juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Selain itu, dalam rangka memperingati hari ke 27 keluarga Indonesia dan peringatan 50 tahun BKKBN dalam mempertahankan populasi dan program keluarga berencana di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia melalui BKKBN bekerja sama dengan mitra lokal dan internasional seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, JHCCP, dan Asian Population Association (APA) mengadakan webinar dengan tema “COVID-19 : Public Health and Economic Perspective”. Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung di akun Youtube, Facebook, dan Instagram BKKBNOfficial. Jumlah peserta yang hadir pada Zoom adalah sejumlah 680 dan menonton siaran langsung sekitar 700 penonton. Narasumber dalam acara tersebut adalah Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik, Ph.D; President of Asian Population Association (APA) Prof Aris Ananta, Ph.D; dan Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs Uttara Bharath Kumar. Pembahas webinar adalah Prof. Gavin Jones, Ph.D, dari Australian National University dan dr. Iwan Ariawan, MS dari Universitas Indonesia serta dimoderatori oleh Senior Technical Advisor at Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP) Robert Ainslie.