TrijayaNews.id, Jakarta – Guna memperkuat pendataan Koperasi dan UMKM (KUMKM) seluruh Indonesia, untuk mendukung Program Prioritas KemenkopUKM, yakni pembangunan basis data tunggal KUMKM melalui Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM) yang diagendakan dari 2022 -2024. Demi suksesnya hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) pun sudah sepakat menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dimana bentuk upaya tersebut bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, muktahir, terpadu, dan dapat dibagi serta dipakai antar institusi.
Hal itu disampaikan Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim, dalam acara penandatanganan kesepakatan kerja sama, antar KemenkopUKM dengan BPS tentang pendataan lengkap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah 2023, di Jakarta, Selasa (11/7).
Dalam acara yang dihadiri Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia, Arif Rahman menyebutkan, pendataan lengkap KUMKM merupakan upaya pemerintah. Untuk mewujudkan Basis Data Tunggal UMKM yang diatur lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Terkait Tata Kelola Data KUMKM, baru saja ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan UMKM Melalui Basis Data Tunggal,” ujarnya.
Masih dijelaskan Arif, bahwa pada 2022, kegiatan PL-KUMKM sudah dilaksanakan pada 240 Kabupaten Kota di 34 Provinsi dan mendapatkan 9.1 juta data KUMKM dengan kriteria non pertanian dan menetap.
“Dengan hasil tersebut, kami mengapresiasi Dinas Koperasi dan UMKM yang telah turut mendukung suksesnya kegiatan PL-KUMKM tahun 2022,” tandasnya.
Selanjutnya, sesuai agenda Prioritas Nasional dari Kementerian PPN/Bappenas, bahwa Pendataan Lengkap KUMKM akan dilanjutkan untuk tahun ini sampai 2024. Namun, pada 2023 ini, kegiatan akan dilaksanakan BPS.
Arif pun menekankan bahwa rencana agenda PL-KUMKM ini telah dikoordinasikan dengan BPS untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Diantaranya, memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
Dengan demikian ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan. Utamanya mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi, pusat dan instansi daerah. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
“Saya berharap hasil dari PL-KUMKM bisa sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap koperasi dan UMKM,” ucap Arif.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto berharap kerja sama ini bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Ini amanah yang harus dilakukan BPS sesuai Inpres yang ada dalam menyediakan basis data,” ujarnya.
Kepada seluruh jajarannya, Atqo meminta kerja sama ini dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Komitmen dari kita menjadi titik dasar keberhasilan kita dalam menghasilkan data tentang KUMKM seperti yang kita harapkan,” tandas Atqo. **
