Trijayanews.id, Jakarta – Industri penjaminan memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan. Khususnya bagi koperasi yang menaungi UKM sering menghadapi kendala, dalam memperoleh kredit dari perbankan.
Tak dipungkiri hingga saat ini masih banyak koperasi yang unbankable. Terapi jika perusahaan penjaminan akan menjamin, maka perbankan akan memberikan kreditnya.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, dalam acara Rapat Kerja Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
“Perusahaan penjaminan menjadi jembatan yang memungkinkan koperasi mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengakses pembiayaan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2025, penjaminan industri menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Dalam hal kinerja di lima tahun terakhir (2018-2023), industri penjaminan Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik ditandai dengan pertumbuhan penjaminan luar biasa sebesar 12,3% dan imbal jasa penjaminan mencapai 38,2%.
“Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan permodalan dan pengelolaan risiko,” ungkapnya lagi.
Selain itu, per Desember 2023 baru terdapat 22 perusahaan penjaminan, yang terdiri dari 3 perusahaan BUMN/anak usaha BUMN, 1 swasta, dan 18 Jamkrida.
Artinya, belum seluruh 38 provinsi di Indonesia, memiliki perusahaan penjaminan daerah. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan penjaminan di berbagai wilayah.
OJK telah mengumumkan peta jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan Indonesia 2024-2028. Fokus utamanya termasuk penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan ekosistem, akselerasi transformasi digital, dan penguatan regulasi dan pengawasan.
Target makro peta jalan ini adalah untuk mengalokasikan minimal 90% portofolio perusahaan penjaminan untuk mendukung UMKM dan koperasi, serta meningkatkan proporsi penjaminan beredar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 3,5 persen pada tahun 2028.
“Prioritas peta jalan penjaminan termasuk penjaminan kredit untuk usaha produktif koperasi, serta peningkatan literasi dan inklusi masyarakat terhadap industri penjaminan,” ujarnya.
Isu strategi lainnya, termasuk perlunya pembentukan lembaga penjaminan ulang untuk memperkuat manajemen risiko dan stabilitas keuangan perusahaan penjaminan.
Menurut Ferry, industri penjaminan, meskipun masih kecil dibandingkan sektor keuangan lainnya, memiliki potensi besar yang belum dioptimalkan sepenuhnya.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, industri penjaminan daerah siap memperkuat upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Semua pemangku kepentingan diharapkan dapat bersatu demi mewujudkan industri penjaminan yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah,” tandasnya.
Hanya saja, hubungannya dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diharapkan tidak terlalu penting dalam perubahan ekonomi pedesaan di Indonesia.
Ferry menjelaskan, dalam upaya menjalankan misinya, Kopdes Merah Putih telah merancang serangkaian program yang beragam dan inovatif.
“Mulai dari sektor pengelolaan minyak dan gas hingga industri susu, koperasi ini berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, program simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan pada pinjaman online yang merugikan.
“Dengan pendekatan inklusif, koperasi juga menyediakan fasilitas logistik seperti gudang dan sarana transportasi untuk mendukung distribusi produk pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat,” tuturnya.
Ferry menegaskan, dukungan dari berbagai pihak, termasuk industri penjaminan dan lembaga keuangan, sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan program-program koperasi ini.
“Pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” ucapnya.
Dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menjadi model bagi koperasi desa lainnya di seluruh Indonesia.
“Melalui upaya bersama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan pemerataan ekonomi yang menjadi tujuan utama Pemerintah dapat tercapai dengan lebih baik,” katanya.**
