Sabtu, Mei 18, 2024

Untuk Lindungi Ekonomi Domestik, Pemerintah Lindungi Perdagangan Elektronik

TrijayaNews.id, Jakarta – Pemerintah membahas aturan atau regulasi terkait perdagangan elektronik sebagai upaya melindungi pelaku UMKM dan ekonomi domestik.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki setelah rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9), mengatakan ada empat poin yang menjadi hasil pembahasan dalam rapat Pengaturan Perdagangan Elektronik yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pembahasan mencakup tentang pengaturan investasi platform digital,” kata MenKopUKM Teten Masduki.

Selain itu juga terkait pengetatan importasi consumer goods lewat jalur crossborder atau impor biasa; dan kemudian soal pengaturan perdagangan yang antara  offline dan oline. “Dan juga membahas tentang digitalisasi industri untuk meningkatkan daya saing produk domestik,” katanya.

Menteri Teten menekankan pentingnya untuk memproteksi atau melindungi ekonomi domestik agar pasar digital Indonesia yang potensinya sangat besar tidak dikuasai oleh asing.

Menurut MenKopUKM, salah satu langkah yang mendesak saat ini yakni merealisasikan kebijakan transformasi digital dari sisi investasi, perdagangan, maupun persaingan usaha. Data menunjukkan, pertumbuhan pasar perdagangan elekronik cukup pesat.

Menurut data Bank Indonesia nilai transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada 2022 mencapai Rp476 triliun. Volume transaksi tercatat 3,49 miliar kali. Nilai transaksi perdagangan elektronik pada 2022 lebih tinggi 18,8 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp401 triliun.

Baca Juga :   Hadirkan Reality Show-Ramp Up Wujudkan RI Jadi Pusat Modest Fashion Dunia, KemenkopUKM Berkolaborasi dengan Sejumlah Pihak

Dengan data pertumbuhan perdagangan elektronik yang demikian, Menteri Teten memastikan digitalisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama pelaku UMKM.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo menyampaikan, mestinya perkembangan teknologi bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada.

“UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital. Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah,” kata Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah memutuskan untuk menandatangani Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Permendag baru tersebut nantinya mengatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik. Salah satunya, pemerintah hanya memperbolehkan media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi, tidak untuk transaksi.

Selain itu, pemerintah juga akan melarang media sosial merangkap sebagai niaga-el atau e-commerce. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data masyarakat.

Terkait penjualan barang dari luar negeri, revisi Permendag tersebut juga akan mengatur daftar barang yang mendapatkan izin untuk diperjualbelikan. Perdagangan barang-barang tersebut juga akan diperlakukan sama dengan perdagangan luring dalam negeri.

Revisi Permendag juga mengatur platform digital yang tidak boleh bertindak sebagai produsen. Selain itu, pemerintah menetapkan minimal transaksi impor sebesar 100 dolar AS.**

Berita Terkini

Siapa Pemilik Merek Polo Ralph Lauren yang Sebenarnya?

JAKARTA, TrijayaNews.id - Pemegang merek Polo Ralph Lauren, Mohindar H.B meluruskan dan memberikan klarifikasi persoalan sengketa kepemilikan merek dan hak cipta Polo Ralph Lauren...

Magnet Alumni Tebuireng Refleksi HBH & Temu Alumni Tebuireng

Oleh: (Santri Tebuireng & Pendiri Gerakan Nasional Generasi Indonesia Bersarung-GIB) Malam ini, Jum'at malam Sabtu, 3 Mei 2024. Di halaman Pesantren Tebuireng, kita...

EF Kids & Teens Indonesia Berikan Dampak Positif Terhadap Puluhan Ribu Pelajar Indonesia Melalui Pelatihan Guru Bahasa Inggris Di 6 Area Wisata Indonesia

Lombok Tengah, TrijayaNews.id - Sejak Juni 2023 hingga Februari 2024 EF Kids & Teens Indonesia telah melaksanakan 6 kali pelatihan secara offline dan 8...

Fakultas Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR adakan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Kurikulum Guna “Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045”

Trijayanews.id - Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR adakan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Kurikulum Fakultas Komunikasi meliputi 2 (dua) Program Studi (Prodi) yang terdiri...

Strategi Kebijakan Hilirisasi Migas dan Minerba yang Efektif untuk Indonesia

JAKARTA, TrijayaNews.id - Kebijakan hilirisasi minyak dan gas (migas) serta mineral batubara (minerba) menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya alam. Selain...

Berita Terkait

Tentang Kami

Ikuti Kami

Copyright @ 2020 TrijayaNews.id. All right reserved