Trijayanews.id, Buru, Maluku – Koperasi Desa bisa sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, koperasi yang sudah eksisting seperti koperasi nelayan dan koperasi perempuan atau ibu-ibu PKK, bisa mendirikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemudian keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, akan didorong untuk terlibat aktif menyukseskan program MBG di seluruh Indonesia. Selain itu, Kopdes Merah Putih bisa juga berfungsi sebagai supplier bagi SPPG yang ada di wilayahnya masing-masing.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Sabtu (01/11).
“Sudah ada dua Kopdes Merah Putih di Buru yang sudah melakukan groundbreaking, dan menyusul 82 titik lagi,” ujarnya.
Wamenkop menambahkan, bahwa daerah kepulauan yang ada di seluruh Indonesia, juga perlu mendapat atensi khusus. Terlebih di Kabupaten Buru, tidak ada dapur MBG, sehingga perlu menjadi prioritas dibangunnya dapur. “Tujuannya agar siswa, pelajar, dan santri di Buru bisa merasakan program yang sama dengan daerah lain,” tegasnya.
Farida juga menekankan kehadiran jajaran Kemenkop ke daerah yang memiliki akses terbatas, supaya mendapat fasilitas sama dengan kabupaten lain. “Saya ingin memastikan di daerah-daerah kepulauan itu juga menjadi prioritas dari program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tandasnya.
Karenanya ia berharap, Dinas Koperasi Kabupaten Buru mengawal khusus agar dua program strategis tersebut, bisa berjalan dengan baik. “Kita harus gotong royong dalam mendirikan SPPG di Buru, serta ada kerja sama dengan dinas terkait,” tegasnya lagi.
Maksudnya, Kopdes Merah Putih bisa dijadikan sebagai mitra utama penyedia bahan baku. “Harus segera dikonsolidasikan bermitra bagi calon dapur yang akan dibangun, agar program MBG bisa berjalan,” ujarnya lagi.
Wamenkop menambahkan, pemerintah saat ini terus berproses mewujudkan 80 ribu lebih titik bangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya dari Kopdes Merah Putih, termasuk di Kabupaten Buru. “Tujuan Kopdes Merah Putih adalah menjadi pusat ekonomi masyarakat desa di seluruh Indonesia,” ucap Wamenkop.
Wamenkop menyadari bahwa topografi Kabupaten Buru berbeda dengan desa-desa lain, sehingga dibutuhkan sentuhan khusus dari dinas dan kementerian.
Di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Wamenkop mengajak pengurus serta anggota Koperasi Desa Merah Putih Waetele, untuk segera melakukan inventarisasi tanah sebagai langkah pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, pendataan aset ini penting agar dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.
“Saya mendukung dan mendorong Kopdes Merah Putih Wayame untuk terus mengembangkan usahanya agar dapat berdampak dan menjadi motor penggerak ekonomi di Desa Wayame,” katanya, saat meninjau lokasi tanah yang telah disiapkan untuk dibangun gudang dan gerai.
Adapun Bupati Buru Ikram Umasugi berharap program MBG menjadi potensi kerja sama pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Buru, beserta pengembangan sumber daya lokal yang memiliki potensi besar guna mendukung bahan pangan bergizi gratis ini.
“Dengan demikian, tidak hanya memberikan manfaat bagi peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” ujar Bupati.**
