Pontianak, TrijayaNews.id – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengembangkan produk UKM unggulan dari wilayahnya masing-masing. Dengan demikian akan muncul lebih banyak local champion di tanah air.
Selanjutnya menyiapkan produk unggulan UKM tiap daerah yang bisa bersaing dengan produk luar dan memenuhi standar global. Selain itu produknya harus inovatif dan memuat kearifan lokal, tapi masuk juga sektor produktif. Contohnya manufaktur yang kini juga mulai banyak permintaannya.
Mengingat saat ini cuma Vietnam yang bisa berkompetisi dengan China, seperti garmen dan komponen elektronik. Perlu diakui kalau kita banyak impor, padahal kita mampu membuat seperti mereka.
Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat mengunjungi Griya Dekranasda Kota Pontianak, Minggu (28/3),
Masih menurut Teten, Pontianak dapat menjadi contoh karena memiliki banyak potensi komoditas yang bisa dijual, dan bersaing dengan produk luar negeri mulai dari aloe vera hingga tenun.
“Oleh karena itu, saya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) aktif menyisir UKM potensial yang bisa dibesarkan skala usahanya,” ujarnya.
Sebagai konsekwensinya, pihaknya telah mengusulkan skema pembiayaan baru, dimana UMKM dinaikkan usahanya. “Strateginya, bidik 1-2 usaha yang potensial di daerah, kemudian dibesarkan untuk menjadi unggulan,” tandasnya.
Selain itu Teten juga ingin mendorong scaling-up UKM dengan bekerjasama inkubator swasta. Karena hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Kewirausahaan yang sedang dibahas untuk mengembangkan UKM. “Targetnya itu mengurangi mikro, karena mereka banyak tak terserap di sektor formal,” jelasnya lagi.
Perlu diketahui KemenkopUKM memang selama ini aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk membesarkan usaha kecil menjadi menengah bahkan hingga usaha besar.
Ia juga ingin, UKM yang masuk ke inkubasi minimal selama 6 bulan diuji oleh para ahli. Setelah produk unggulan dan market demand-nya kuat, baru akan dicarikan pembiayaan.
“Kita jauh dari Vietnam, di sana mereka menyediakan pembiayaan hingga Rp19 miliar dan berhasil melahirkan wirausaha baru,” ucapnya.
Dari sisi pembiayaan, Teten mengatakan, telah menyederhanakan aturan yang ada di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) supaya koperasi mudah untuk mengakses dan mengembangkan UKM.
“Memang ini bukan dana hibah, ini dana bergulir jadi harus dikembalikan untuk kesejahteraan koperasi lagi,” pintanya.
Teten mengatakan, jika koperasi memiliki masalah likuiditas, LPDB-KUMKM hadir untuk memberikan pembiayaan dengan bunga 3 persen dari sebelumnya bunga sekitar 6 persen. Tahun ini, ada tambahan dana dari Kemenkeu sebesar Rp1 triliun yang bisa diakses oleh koperasi di LPDB-KUMKM.
“Sekitar Rp89,3 miliar belum tersalur tahun ini. Di Pontianak ada sekitar Rp69 miliar yang sudah disalurkan ke 12 koperasi kepada 396 UMKM oleh LPDB-KUMKM. Koperasi didorong ke sektor riil dan produksi, karena 59% di koperasi simpan pinjam,” ujarnya.
Ke depan, Teten berencana akan melakukan uji coba dengan mengonsolidasikan produk petani dan koperasi sebagai offtaker. Selanjutnya, Teten juga mendorong UKM yang potensi naik kelas, sekaligus bisa menambah jumlah wirausaha baru dari jumlah yang saat ini stagnan di angka 3,47%.
Terkait ini, Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Djarot W Wibowo menuturkan, sejak 2020, MenkopUKM sudah merelaksasi aturan penyederhanaan pengajuan LPDB-KUMKM lewat PermenkopUKM Nomor 4 Tahun 2020 yang meniadakan kewajiban jaminan, serta syarat koperasi yang mengajukan dari 2 tahun beroperasi menjadi 1 tahun. Selain itu, syarat rekening selama 6 bulan.
Masih jelas Djarot, untuk relaksaksi jaminan, pihaknya sedang menggalang kerja sama dengan Jamkrida. Bila ada kekurangan jaminan dari koperasi bisa diantisipasi dengan Jamkrida. “Kemudahan Jamkrida menjadi partner bisnis karena mereka memiliki UMKM binaan, sehingga bisa dihubungkan,” jelasnya.
Diakui Djarot, saat ini pembiayaan dana bergulir yang lewat skema syariah akan lebih banyak dan fokus di sektor riil.*