TrijayaNews.id, Jakarta – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Sri Untari Bisowarno, di antara sambutannya pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas), 12 Juli 2024 di Jakarta, masih menegaskan tentang alokasi anggaran belanja pemerintah sebesar 40 persen yang diantaranya untuk koperasi harus konsisten.
Menurutnya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021, yang diterbitkan pada 2 Pebruari 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), koperasi dan usaha mikro, mendapat kesempatan terlibat dalam proses APBN dan APBD untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang harus dialokasikan paling sedikit 40% dari anggaran belanja sejak dari perencanaan. Intinya kini tender proyek harus memprioritaskan produk Indonesia yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%.
Masih kata dia, dalam Perpres 12/2021 itu terdapat 6 poin perubahan dibanding aturan sebelumnya. Yang mana enam poin perubahan itu diantaranya ada koperasi. (6 poin itu, yakni UKM dan koperasi, produk dalam negeri, SDM dan kelembagaan, pelaku pengadaan, jasa kontruksi, pembinaan penyedia, dan e-Market Place). Sri Untari mengakui, kenapa koperasi yang berkesempatan menikmati kue itu masih sangat sedikit karena masih adanya beberapa faktor kendala di internalnya.
Untuk itu, ia pun menekankan koperasi harus menguasai teknologi informasi dan digitalisasi, supaya transparansi dan akuntabilitas koperasi bisa ditingkatkan. “Saya menyadari sepenuhnya memang masih begitu banyak koperasi yang tidak transparan, semua masih tergenggam di tangan pengurus,” ujarnya.
Kondisi tersebut kata Sri Untari masih bisa diperbaiki. Koperasi pastinya kata dia juga ingin survive sehingga pikirannya tidak boleh macet, dan tidak hanya memikirkan saat ini saja, tetapi harus melihat zamannya sekarang seperti apa. Yakni zaman digitalisasi dan harus ikut digitalisasi. Khusus hal ini, pihaknya sejak tiga tahun lalu sudah mengumandangkan, koperasi harus masuk ke digital.
Demikian terkait SDM koperasi, pun akan terus di-grooming, didiklat (mengikuti pendidikan dan pelatihan). Dengan melakukan pembukaan wacana agar pikirannya tidak cuma berurusan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), tetapi banyak yang bisa dibuat koperasi. Misal koperasi tempe, koperasi baju, hijab, alat-alat olahraga, pertukangan, dan lain sebagainya.
Sri Untari pun mohon pemerintah agar tetap memberikan proteksi. Nantinya apa yang dibuat/diproduksi koperasi ini dibeli sama pemerintah. “Kalau negara sudah minta tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40%, mestinya koperasi diberikan tempat. Koperasi yang di dalamnya ada UMKM, diberikan kesempatan untuk bisa ikut tendernya pemerintah.
Dia juga mengkritisi soal kalimat tender itu sudah ada, tetapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Ia mencontohnya, dulu tender koperasi cuma sampai Rp15 miliar, sekarang bisa sampai Rp 200 miliar. “Tetapi apa sudah ada koperasi yang ikut tender, ini juga pertanyaan, ternyata belum ada sama sekali.
Untuk catering yang semestinya bisa dihandle koperasi ternyata tidak. Demikian koperasi pertukangan, koperasi fesyen, dll, semua masih belum bisa. Tidak lain penyebabnya karena peraturan pemerintah harus ikuti petunjuk teknis. Dimana penunjukan teknis itu biasanya CV dan PT .
Ia mengakui kendalanya memang ada di situ. Karenanya, kepengurusan koperasi yang sifatnya kolektif, maka untuk urusan manajemen berkoperasi serahkan pada manajernya. Pengurus hanya memberikan ide, gagasan dan mengawasi. “Kalau memang sudah ada manajer ya serahkan saja sama dia, karena dia diangkat dan dibayar untuk kepentingan melakukan mamanaj koperasi. Ini tantangan SDM nya,” tandasnya.
Selanjutnya soal apakah koperasi kita siap go global, ia mengatakan kalau lima tantangan yang sudah disebutkan tadi terelesaikan (regulasi-regulasi baru, regenerasi, teknologi informasi dan digitalisasi, SDM, serta dampak globalisasi), ia yakin koperasi pun siap. Kata dia, siapa yang maunya lokal terus.
Tentu saja imbuh dia, harus selalu berpikir bagaimana caranya bisa go global. Ia menganalogikan seperti kita menggemgam HP (hand phon). “Dengan ini aja kita bisa melihat dunia. Segala urusan ada di dalamnya, budaya, kehidupan, teknologi, pribadi, ekonomi, dan lainnya,” ujarnya lagi.
Kita jangan cuma mengurusi koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam kata dia cuma alat dan jangan dipakai sebagai tujuan. Maka itu koperasi harus membuka diri, sehingga akan mampu menjawab lima tantangan tadi. Solusinya lanjut Sri Untari, kita cari generasi muda melalui kopsis, kopma, Dekopin dan melalui program-program koperasi lainnya.
ia pun menyadari bahwa perkembangan dan situasi ekonomi negara kita sedang tidak sepenuhnya baik-baik saja, karena dolarnya menguat terus.” Dan itu sangat mengganggu daya beli di bawah. Ini perlu intervensi pemerintah dalam membuat kebijakannya, terutama menguatkan ekonomi kecil. Ekonomi kecil itu apa? Ya termasuk koperasi,” tegasnya.**
