Bali, TrijayaNews.id – UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan pelaksananya kepada para pelaku usaha dan dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan UKM, dianjurkan untuk menyosialisasikannya. Seperti yang telah dilakukan sosialisasi dengan gencar oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM).
Dimana materi sosialisasi dilakukan secara tematik, sehingga substansi dari UU tersebut fokus terhadap kebutuhan pelaku koperasi dan UKM serta aparat pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, materi UU yang disampaikan benar-benar dapat dipahami oleh para peserta sosialisas.
Demikian ungkapkan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM Henra Saragih, saat pemaparan pada pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, di Bali, Jumat (15/07).
Ia menambahkan, peraturan pelaksana yang juga disosialisasikan adalah PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan tunggal alokasi 30 persen lahan komersial di infrastruktur publik, 40 persen pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga, _factory sharing_ dan beberapa kebijakan lain yang dilakukan oleh KemenKopUKM bekerja-sama dengan K/L lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Henra menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM juga tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
“Ada beberapa substansi pengaturan yang akan di atur untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan koperasi saat ini,” tandasnya.
Revisi Undang-Undang (UU) tentang Perkoperasian ini sebagai upaya menghadirkan ekosistem bisnis koperasi yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kebutuhan anggota dan masyarakat.
Focus Group Discussion dibuka oleh Arif Budimanta Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, dihadiri oleh Andie Megantara sebagai Kepala Pokja Sinkronisasi Program dan Anggaran dan Ketut Hadi Priatna yang merupakan Kepala Pokja Data dan Informasi.
Arif Budimanta mengharapkan masyarakat khususnya pelaku koperasi dan UKM memahami UU Cipta Kerja dan Peraturan turunan. Arif mengatakan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan turunannya merupakan upaya untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM dan mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dari pelaku usaha mikro menjadi kecil dan seterusnya.
Pemerintah berupaya maksimal melalui Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja untuk menyampaikan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan afirmasi pemerintah kepada koperasi dan pelaku usaha UMKM.
Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Umar menyampaikan bahwa saat ini untuk pelaku usaha mikro diberikan kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan hanya melakukan pernyataan halal produknya yang menggunakan bahan baku yang sudah bersertifikasi halal.
“Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa NIB berlaku sebagai izin usaha, sertifikasi standar, dan serifikasi halal. Itu sebabnya saya mendorong pengurusan NIB dapat digalakkan sehingga sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat diwujudkan maksimal,” kata Umar.
Kepala Biro Hukum Kementerian Perindustrian Ikana Yossye Ardianingsih menekankan sejak diberlakukan nya PP Nomor 7 Tahun 2021, maka skala usaha berdasarkan modal usaha dan penjualan tahunan digunakan dalam menentukan skala usaha pelaku usaha industri khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Peserta FGD berasal dari beberapa koperasi di Provinsi Bali, Koperasi di Propinsi NTB, Dinas Koperasi Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Balai Besar BPOM Bali. *
