Trijayanews.id, Yogyakarta – Saat ini menjadi momentum bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop) di era Pemerintahan baru, Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan koperasi, kembali menjadi khittah-nya sebagai soko guru perekonomian nasional.
Kemenkop juga memiliki program 100 hari, yang maba berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap koperasi ke arah yang lebih baik dan terus berkembang. Mulai dari rebranding koperasi hingga memperbaiki tata kelola koperasi.
Demikian disampaiakan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mitra Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM di Yogyakarta, Rabu (13/11/2024).
Masih kata Ferry, program rebranding koperasi yang masuk dalam program 100 hari. Dimana selama ini usaha berbadan hukum koperasi banyak yang diidentikkan dengan badan usaha kecil. “Padahal di luar negeri, banyak koperasi yang masuk dalam usaha besar,” ujarnya.
Oleh krena itu lanjut Ferry, pihaknya akan mendorong LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), selain melakukan kegiatan pembiayaan ke simpan pinjam, juga mendorong LPDB memberikan pembiayaan ke sektor riil. “Ya, yang awalnya koperasi hanya menyediakan bahan baku, sekarang harus ikut didorong masuk ke sektor industri,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Ferry pun menegaskan agar LPDB bisa lebih memberikan dukungan pembiayaan, tak hanya ke konvensional tetapi juga ke syariah.
“Bersama Menteri Koperasi, Pak Budi Arie kami ingin meningkatkan status Kemenkop. Kalau sekarang kementerian berada di tingkat 3, kewenangan dan anggaran terbatas. Selama ini Kemenkop tidak punya kepanjangan tangan di daerah, padahal ini sangat penting,” tegasnya.
Secara resmi Kemenkop kata Ferry, sudah mengajukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan anggaran untuk dinaikkan menjadi kementerian tingkat 2. “Semoga Insya Allah, jika anggaran dan kewenangan kami naik di tingkat 2, otomatis LPDB juga semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan koperasi. Terutama di pembiayaan syariah oleh LPDB yang diharapkan terus memberikan manfaat,” harapnya.
Kecuali itu, LPDB kata Ferry, diharapkan menjadi cikal bakal lahirnya bank koperasi. “Niatnya, mudah-mudahan LPDB menjadi lembaga pembiayaan yang sama besarnya dengan lembaga keuangan seperti bank-bank yang ada saat ini,” ucapnya.
Ia pun meminta, agar koperasi terus disosialisasikan kepada generasi muda dan milenial. Saat ini kata Wamenkop, banyak generasi muda yang tak kenal dengan koperasi. Kemenkop ingin kembali menghidupkan koperasi sekolah dan koperasi muda.
Ferry menegaskan, Kemenkop memiliki landasan konstitusi filosofi yang menjadi semangat bagi badan usaha koperasi, untuk kembali sebagai soko guru ekonomi nasional. “Kami ingin secara bertahap menaikkan aset koperasi menjadi Rp500 triliun, ke Rp1.000 triliun, bahkan hingga Rp1.500triliun,” yakinnya.
Ferry melanjutkan, selain itu Kemenkop terus menekankan terkait digitalisasi koperasi. Diungkapkannya, Kemenkop saat ini juga tengah membangun integrasi data base terkait profil koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Di mana, pengawasan dan kontrol bisa dipantau melalui satu sistem atau aplikasi.
“Saya bersama Menkop mencetuskan ide sarjana penggerak koperasi dari sekolah-sekolah atau institusi koperasi yang alumninya tidak boleh lagi menganggur, tetapi dilibatkan membantu agar koperasi lebih modern,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Ari Permana menyampaikan laporannya terkait penyaluran dana bergulir kepada koperasi.
Sejak 2017 hingga triwulan III (30 September 2024) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp19,1 triliun. Sedangkan untuk skema syariah, penyaluran dana bergulir sejak 2019 sampai dengan triwulan III (30 September 2024) mencapau Rp4 triliun.
“Berharap koperasi khususnya di sektor riil di tahun 2025 bisa tumbuh baik. Inovasi koperasi menjadi kunci supaya koperasi bisa terus tumbuh dan berkembang usahanya. Diharapkan juga, bisa terus menyejahterakan koperasi dan anggotanya,” kata Ari.**