JAKARTA, TrijayaNews.id – Pemerintah lintas kementerian/lembaga melaksanakan rapat evaluasi terkait penyelenggaraan penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021-2022. Rapat evaluasi tingkat menteri itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK, Jakarta, Senin (17/1).
Hadir, Menkominfo Johnny G Plate, Panglima TNI Jendral TNI Andika Perkasa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menag Zainut Tauhid, Wamenkes Dante Saksono, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Sesmenko Marves Agung Kuswandono, Sekjen Kemendikbudristek Suharti, Sekjen PUPR Mohammad Zainal Fatah, Sekjen ESDM Ego Syahrial, SesmenpanRB Rini Widyantini, Staf Ahli Kebijakan Publik Kemenaker Ismail Pakaya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Dirjen Darat Budi Setiyadi, Dirjen Adwil Kemendagri Safrizal, Dirjen PDP Kemendes PDTT Sugito, dan ASOPS Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi.
Pada kesempatan tersebut, Menko PMK mengutarakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka untuk menilai secara kritis tentang kelemahan-kelemahan penanganan Covid-19 selama Nataru 2021-2022. Namun di antara kelemahan yang ada, ia menyebut ada praktik baik selama penanganan, termasuk memadukan vaksinasi dengan protokol kesehatan dan 3T (testing, tracing, treatment).
“Secara prinsip, pengendalian Covid-19 di masa libur Nataru telah dilaksanakan dengan baik melalui sinergitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil evaluasi Nataru ini patut dijadikan penyempurnaan pengendalian Covid-19 menghadapi tahun 2022, terutama saat libur Lebaran/ Idul Fitri mendatang,” tuturnya. Lebaran tahun ini bakal tiba awal Mei.
Berdasarkan hasil keputusan rapat, pengendalian mobilitas masyarakat selama Nataru juga dinilai sudah sangat baik. Hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan dan kerja sama kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah baik provinsi/kabupaten/kota, serta diiringi kesadaran masyarakat.
Keberhasilan untuk menjaga laju penularan Covid-19 sekaligus menunjukkan bahwa seluruh elemen telah bekerja sama dengan baik. Meskipun tren kenaikan laju Covid-19 selama masa libur Nataru bersifat fluktuatif, namun secara umum masih dapat dikendalikan dengan baik.
Angka Kenaikan Kecil
Dijelaskan Muhadjir, bahwa secara persentase, peningkatan kasus harian dan kasus aktif Covid-19 selama periode Nataru 2021 melonjak jauh lebih tinggi yaitu sebesar 258% dibandingkan saat Nataru 2020 yang rata-rata hanya 52%.
Akan tetapi, sebaliknya, jika melihat dari angka absolut, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020, angkanya sebesar 6.347 kasus sedangkan pada tahun 2021 hanya 179 kasus. Bahkan pada 15 Januari 2022 lalu berjumlah 1.054 kasus atau lebih rendah dibanding tanggal yang sama tahun 2021 sebanyak 2.218 kasus.
“Jadi secara persentase kenaikannya memang sangat tajam, tapi secara angka absolut relatif kecil. Mudah-mudahan pasca Nataru kita akan bisa lebih menekan seminim mungkin lonjakan kasus sehingga nanti di samping secara angka tidak terlalu drastis peningkatannya juga kurvanya lama-lama bisa turun secara drastis,” tandas Menko PMK.
Sementara itu, dalam rangka upaya menangani kasus Omicron, baik yang bersumber dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ataupun karena transmisi lokal, perlu langkah-langkah antisipasi lanjutan. Muhadjir menyebut diantaranya dengan terus memantau penerapan protokol kesehatan (prokes), penggunaan aplikasi PeduliLindungi, percepatan vaksinasi termasuk booster, dan lain-lain.
Sebagai contoh, paparnya, Satgas Covid-19 melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerbitkan regulasi baik Surat Edaran maupun Surat Keputusan terkait dengan pengendalian, mobilitas, screening, serta pengendalian lonjakan kasus selama dan setelah Nataru.
“Terlepas dari itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada segenap masyarakat yang telah menangani libur Nataru 2021-2022. Kepada kementerian dan lembaga terkait, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, para pemuka agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan masyarakat atas kerja sama yang baik sehingga tugas dan tanggung jawab yang telah diperintahkan Bapak Presiden bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Muhadjir.