Trijayanews.id – Setiap kali demonstrasi buruh berlangsung, narasi yang muncul hampir selalu sama. Jalanan macet. Massa dianggap bising. Tuntutan dipersempit menjadi angka upah atau pasal undang-undang. Jarang ada yang benar-benar berhenti dan bertanya: apa sebenarnya yang sedang terjadi di ruang bernama demonstrasi itu?
Sebagai dosen komunikasi yang juga aktif di serikat pekerja , saya melihat demonstrasi bukan dari kejauhan. Sebagai alumni FISIPOL/HI universitas Jayabaya tahun 1996 yang notabene hadir di momentum perubahan lanskap politik Indonesia di tahun 1998, saya mengetahui bagaimana sebuah aksi disiapkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Ada rapat, pembagian peran, perhitungan risiko, dan disiplin kolektif yang tidak sederhana. Apa yang sering disebut sebagai “kerumunan”, sesungguhnya adalah organisasi yang sedang berbicara.
Demonstrasi buruh bukan peristiwa spontan. Ia adalah praktik komunikasi politik. Ada pesan yang ingin disampaikan, ada audiens yang disasar—negara, pengusaha, publik, dan media. Ada simbol, slogan, warna seragam, hingga pemilihan lokasi dan waktu yang penuh pertimbangan. Semua itu adalah bahasa. Dan seperti bahasa lainnya, ia dipelajari, dilatih, dan diwariskan.
Dalam banyak aksi, peran komandan lapangan menjadi krusial. Ia bukan sekadar pengatur barisan. Ia adalah penerjemah emosi kolektif, penjaga ritme aksi, sekaligus penghubung antara massa dan kekuasaan. Di lapangan, keputusan harus cepat, tetapi tidak sembarangan. Salah membaca situasi bisa berujung benturan, atau lebih buruk, delegitimasi tuntutan.
Pengalaman semacam inilah yang sering luput dari pembacaan publik arus utama. Demonstrasi direduksi menjadi ekspresi marah, padahal di dalamnya ada pengetahuan praktis yang terus berkembang. Menariknya, pengetahuan ini justru banyak diapresiasi di luar negeri.
Seorang kolega bernama Maqbullah Fauzi yang kerap dipanggil Buya Fauzi, komandan lapangan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang juga bagian dari Partai Buruh, diundang ke Jenewa untuk mewakili organisasinya dalam Konferensi Perburuhan Internasional (Internation Labour Conference/ILC) ke-113.
Di sela rangkaian konferensi ini, Ia tidak hanya hadir sebagai delegasi. Ia justru diminta berbicara – menjelaskan praktik lapangan yang selama ini dijalani: bagaimana menbangun disiplin massa di tengah kelelahan, menjaga solidaritas lintas sektor yang tidak selalu mulus, dan bernegosiasi dalam tekanan, ketika ruang dialog sering kali sempit dan waktu tidak berpihak.
Undangan itu bukan seremoni. Ia mencerminkan satu hal penting: praktik advokasi buruh di Indonesia dianggap sebagai sumber pembelajaran global. Di forum-forum yang berkaitan dengan dunia perburuhan internasional, pengalaman lapangan buruh Indonesia tidak diposisikan sebagai “kasus kekacauan”, melainkan sebagai pengetahuan.
Kita perlu jujur mengakui paradoks ini. Banyak peneliti global menulis tentang pergerakan buruh Indonesia. Banyak organisasi internasional menjadikannya rujukan. Namun, di dalam negeri, suara buruh kerap dipinggirkan. Tuntutan dianggap mengganggu stabilitas. Aksi dipandang sebagai ancaman, bukan dialog.
Paradoks ini menyakitkan, tetapi juga membuka cermin. Ada masalah serius dalam cara negara memandang warganya sendiri. Ketika pengetahuan dari jalanan lebih didengar di luar negeri daripada di ruang kebijakan nasional, yang bermasalah bukanlah gerakannya, melainkan sistem yang menolak mendengar.
Di sinilah pentingnya menulis dan merefleksikan pengalaman gerakan. Bukan untuk romantisasi, tetapi untuk mengembalikan martabat intelektual pada praktik buruh. Bahwa apa yang dilakukan di lapangan bukan sekadar kerja fisik, melainkan kerja berpikir, kerja berstrategi, dan kerja komunikasi.
Bagi anggota serikat, kisah kolega yang berbicara di Jenewa bukan cerita jauh. Ia adalah pesan. Bahwa perjuangan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Bahwa berorganisasi membuka peluang belajar, berbicara, dan diakui. Bahwa disiplin hadir rapat, ikut pendidikan, turun aksi, semua itu membentuk subjek yang percaya diri dan sadar akan posisinya.
Saya melihat sendiri bagaimana serikat pekerja menjadi ruang pendidikan alternatif. Di sana, buruh belajar berbicara di depan umum, berdebat, membaca situasi politik, dan memahami haknya. Pendidikan ini tidak selalu rapi, tidak selalu akademik, tetapi nyata. Ia lahir dari kebutuhan dan pengalaman.
Demonstrasi, dalam konteks ini, adalah puncak dari proses panjang itu. Ia bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Sebuah cara untuk mengatakan: kami ada, kami terorganisir, dan kami tahu apa yang kami perjuangkan.
Tulisan ini tidak bermaksud mengglorifikasi gerakan. Gerakan buruh juga penuh keterbatasan, konflik internal, dan kelelahan. Namun, menafikan pengetahuan yang lahir dari praktiknya adalah bentuk ketidakadilan lain.
Jika pengalaman lapangan buruh Indonesia bisa dibicarakan di Jenewa, maka seharusnya ia juga layak dihargai di Jakarta, Surabaya, atau kawasan industri tempat buruh bekerja setiap hari. Jalanan bukan ruang kosong. Ia adalah ruang komunikasi. Dan selama ketidakadilan masih ada, jalanan akan terus berbicara.
