Sabtu, Mei 18, 2024

Tok! Revisi Regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Disahkan Untuk Melindungi UMKM

TrijayaNews.id, Jakarta – Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan UMKM dan menciptakan equal playing field dalam perdagangan di Indonesia.

“Untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, melindungi konsumen, mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik, serta memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik,” demikian salah satu ketentuan terbaru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020.

Revisi Permendag tersebut setidaknya memuat empat poin krusial, pertama, tidak boleh lagi ada penyatuan bisnis antara media sosial dan e-commerce atau social commerce. Sosial commerce hanya diperbolehkan sebagai sarana untuk memberikan penawaran barang dan atau jasa. “PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya,” bunyi Pasal 21 ayat (3).

Revisi Permendag juga mengatur tentang kewajiban menjalankan praktik usaha yang sehat. Dalam Pasal 13 tertulis demi menjaga persaingan usaha yang sehat, “PPMSE wajib memastikan tidak adanya keterhubungan atau interkoneksi antara Sistem Elektronik yang digunakan sebagai sarana PMSE dengan Sistem Elektronik yang digunakan di luar sarana PMSE; dan tidak terjadi penyalahgunaan penguasaan data penggunanya untuk dimanfaatkan oleh PPMSE dan/atau perusahaan yang berafiliasi dalam Sistem Elektroniknya,”.

Kedua, tidak boleh menjual produk sendiri kecuali agregasi produk UMKM yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 33. PPMSE dengan model bisnis lokapasar (marketplace) dan/atau Social-Commerce dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi barang (Pasal 21).

Baca Juga :   Kain Tradisional Indonesia Harus jadi Bagian Industri Dunia, itu Tegas MenkopUKM

Sementara itu, Agregasi Barang hanya dapat dilakukan untuk produk dalam negeri yang dibuktikan dengan penyampaian nomor induk berusaha Produsen kepada Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Agregasi Barang (Pasal 33).

Ketiga, sebelum menjajakan barangnya, merchant harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan, antara lain pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti harus sudah memiliki sertifikasi halal (Pasal 5).

Tak hanya itu saja, barang yang dijajakan juga harus menayangkan informasi mengenai bukti pemenuhan standar barang dan/atau jasa berupa nomor pendaftaran barang, SNI atau persyaratan teknis lainnya, nomor sertifikat halal, nomor registrasi produk barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, nomor izin, nomor registrasi, atau nomor sertifikat untuk produk kosmetik, obat, dan makanan sesuai dengan ketentuan (Pasal 11).

Pelaku PPMSE juga diwajibkan untuk mengutamakan Perdagangan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri; meningkatkan daya saing barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri; dan menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri (Pasal 32).

Keempat, revisi Permendag juga mengatur tentang batas minimum harga untuk barang crossborder minimal USD 100. Harga minimum tersebut bisa dikecualikan apabila barang yang dijajakan telah masuk dalam positif list yang ditetapkan oleh Menteri.

“Revisi ini dihadirkan untuk melindungi UMKM di Tanah Air, agar produk domestik punya daya saing. Pemerintah perlu menghadirkan equal playing field, fair trade baik untuk offline maupun online. Karena produk UMKM sudah digempur dengan predatory pricing alias beragam produk impor yang dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Imbasnya, ada banyak produsen dan UMKM yang sudah gulung tikar,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.*

Baca Juga :   Untuk Perkuat Pendataan Koperasi dan UMKM, Tahun ini KemenkopUKM dan BPS Sepakat Berkaloborasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

Siapa Pemilik Merek Polo Ralph Lauren yang Sebenarnya?

JAKARTA, TrijayaNews.id - Pemegang merek Polo Ralph Lauren, Mohindar H.B meluruskan dan memberikan klarifikasi persoalan sengketa kepemilikan merek dan hak cipta Polo Ralph Lauren...

Magnet Alumni Tebuireng Refleksi HBH & Temu Alumni Tebuireng

Oleh: (Santri Tebuireng & Pendiri Gerakan Nasional Generasi Indonesia Bersarung-GIB) Malam ini, Jum'at malam Sabtu, 3 Mei 2024. Di halaman Pesantren Tebuireng, kita...

EF Kids & Teens Indonesia Berikan Dampak Positif Terhadap Puluhan Ribu Pelajar Indonesia Melalui Pelatihan Guru Bahasa Inggris Di 6 Area Wisata Indonesia

Lombok Tengah, TrijayaNews.id - Sejak Juni 2023 hingga Februari 2024 EF Kids & Teens Indonesia telah melaksanakan 6 kali pelatihan secara offline dan 8...

Fakultas Komunikasi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR adakan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Kurikulum Guna “Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045”

Trijayanews.id - Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR adakan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Kurikulum Fakultas Komunikasi meliputi 2 (dua) Program Studi (Prodi) yang terdiri...

Strategi Kebijakan Hilirisasi Migas dan Minerba yang Efektif untuk Indonesia

JAKARTA, TrijayaNews.id - Kebijakan hilirisasi minyak dan gas (migas) serta mineral batubara (minerba) menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya alam. Selain...

Berita Terkait

Tentang Kami

Ikuti Kami

Copyright @ 2020 TrijayaNews.id. All right reserved