Jumat, Maret 29, 2024

Mensos, Menkeu dan Mendagri Percepat Pemutakhiran DTKS, Untuk Bansos Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota.

JAKARTA, TrijayaNews.id – Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota. Dengan SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data makin baik dan program penanganan kemiskinan makin tepat sasaran.

Hal ini tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik diterbitkannya regulasi tersebut. Sebab selama ini, pemutakhiran data menjadi isu krusial terutama dalam berbagai program pembangunan kesejahteran sosial.

“Saya menyambut baik diterbitkannya SKB ini. Selama ini masih ada masalah pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk penerima manfaat. Ada istilah bantuan sosial ‘kurang tepat sasaran’ ini karena proses pemutakhiran data  belum  berjalan optimal,” kata Mensos Juliari di Jakarta (09/08).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat pada pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13/2011 yang pada intinya mengamanatkan, pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pada pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

“Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran,” katanya.

Baca Juga :   Sapa Korban Bencana Banjir di Masamba, Mensos Sampaikan Ucapan Duka dan Serahkan Bantuan

Di lain pihak, Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan langsung memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, diharapkan lebih efektif memacu dan meningkatkan  keaktifan kabupaten/kota dalam proses pemutakhiran data.

Dalam SKB diatur bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kebijakan strategis sebagai upaya agar program penurunan jumlah penduduk miskin lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Terkait kewenangan kementerian, disebutkan dalam Keputusan Bersama ini secara garis besar, tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah menyiapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG, menetapkan DTKS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan Permensos Pengelolaan Data dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemadanan DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan.

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di antaranya melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS dan mendorong Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengenaan sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

“Jadi dalam SKB ini diatur pemberian sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum bagi pemda yang tidak aktif memperbarui data,” kata Mensos.

Baca Juga :   Percepat Vaksinasi Bagi Disabilitas, Mensos: Mari Ciptakan Kekebalan Kelompok

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

Bank DKI Terima Apresiasi Sebagai Mitra Strategis 2023 Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta

Direktur Teknologi dan Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono melakukan ramah tamah dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi...

Bank DKI Ambil Bagian dalam Program SERAMBI Bank Indonesia 2024

Direktur Teknologi dan Operasional, merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono (baris pertama, memegang bendera), disaksikan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank...

Ciptakan Nuansa Baru di Bulan Ramadhan

Jakarta, TrijayaNews.id– Memilih furnitur dan mendekorasi ulang ruangan di rumah bisa menjadi aktivitas seru dan menyenangkan di bulan Ramadhan, terlebih untuk mengisi waktu sambil...

Stafsus Presiden Billy Mambrasar Jadi Perwakilan Resmi Indonesia di Pertemuan Pemuda Sedunia di Rusia

SOCHI, RUSIA, TrijayaNews.id - Staf Khusus Presiden RI Bidang Pendidikan, Inovasi dan Daerah Terluar, Billy Mambrasar, menjadi perwakilan resmi Indonesia dalam pertemuan Pemuda Sedunia,...

Nobar Film Pemandi Jenazah, Komandan TKN Fanta Apresiasi Karya Anak Bangsa

Jakarta, TrijayaNews.id — Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda atau TKN Fanta berkolaborasi dengan Visual Media Studio (VMS) menggelar nonton bareng (nobar) film Pemandi Jenazah....

Berita Terkait

Tentang Kami

Ikuti Kami

Copyright @ 2020 TrijayaNews.id. All right reserved