Madiun, TrijayaNews.id – Pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya agar penyaluran BST tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
Untuk memastikan penyaluran BST berjalan baik dan tepat sasaran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung proses penyaluran BST di Kantor Pos Desa Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Jumat (17/7).
Dalam kunjungannya tersebut, Menko PMK didampingi oleh Bupati Kabupaten Madiun Ahmad Dawami, Staf Khusus Menko PMK Dedy Hermawan dan Ravik Karsidi, serta jajaran pegawai PT.Pos Kabupaten Madiun.
Penyaluran BST di Kabupaten Madiun sudah memasuki tahap ke-3. Menko PMK menyampaikan, penyalur BST di sana telah berjalan dengan baik. Menurutnya, Kabupaten Madiun telah sigap membagikan BST untuk masyarakat miskin yang sebelumnya tak terdata dengan data susulan.
“Jadi yang menerima di sini tadi adalah mereka yang tercatat di data susulan yang pada tahap sebelumnya belum tercatat, padahal sebetulnya dia yang lebih berhak,” tutur Muhadjir.
Menko Muhadjir menjelaskan, data susulan tersebut adalah data masyarakat miskin yang tidak tercatat di DTKS, yang mana data tersebut diambil dari pendataan melalui RT/RW dan musyawarah desa.
Untuk masyarakat penerima BST yang baru tercatat dalam data susulan, mereka langsung diberikan tiga kali BST, sesuai dengan tahapan penyaluran BST yang sudah disalurkan di Kabupaten Madiun.
“Karena itu tadi mereka mendapatkan tidak hanya 600 ribu tetapi juga sekaligus 1,8 juta,” cetusnya.
Dia mengungkapkan, di samping penambahan penerima BST dari data susulan, masyarakat yang terdata sebagai penerima tetapi memiliki kemampuan ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima. Hal itu dilakukan sebagai upaya perbaikan penyaluran BST agar semakin tepat sasaran.
“Ada mereka yang kemarin mestinya tidak terima tetapi terlanjur terima bisa dikeluarkan. Dan tidak harus dikembalikan duitnya nanti,” ungkap Menko Muhadjir.
Secar nasional, Muhadjir menyebutkan penyaluran BST sudah di atas 85 persen. Dia mengakui masih ada masalah dalam penyaluran, terutama di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat yang terpencil. Kata dia, hal itu sudah diatasi oleh pemerintah pusat dengan langsung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk mengumpulkan data penerima melalui komunitas adat atau marga.
“Di sana kebetulan memang agak kesulitan terutama untuk mendapatkan calon penerima by name by address. Karena wilayahnya yang jauh yang sagat terpencil. Karena itu ada kemungkinan untuk ada kebijakan melalui komunitasnya atau melalui marganya,” pungkasnya
