Jumat, Agustus 12, 2022

BPKP Dorong Pemerintah Daerah Proaktif Data Pelaku Usaha Mikro

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam pendataan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), sebesar total 2,4 Juta per pelaku usaha.

Jakarta, TrijayaNews.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam pendataan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), sebesar total 2,4 Juta per pelaku usaha. Pasalnya, ditengah pandemi Covid-19 ini, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum terdata, padahal mereka sangat membutuhkan suntikan modal untuk keberlangsungan usahanya.

“Dalam hal ini, pemda harus lebih proaktif mendata calon penerima bantuan agar para pelaku usaha mikro segera mendapatkan tambahan modal untuk menyambung usahanya” kata Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instasi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang di kantor BPKP, Jakarta Timur.

Salamat menjelaskan, pemerintah menargetkan 12 juta usaha mikro menjadi penerima bantuan tersebut yang akan ditransferkan secara langsung ke rekening para penerima. “Bagi pelaku usaha mikro yang belum terdata, silahkan langsung mendatangi Dinas Koperasi dan UKM di provinsi ataupun kabupaten/kota setempat untuk memastikan datanya telah masuk” Ujarnya.

Sementara itu, Hanung Harimba Rachman, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, membenarkan bahwa salah satu sumber data calon penerima bantuan, berasal dari usulan pemerintah daerah. “Sumber data pengusul itu bisa dari dari dinas, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maupun koperasi yang sudah tercatat, kemudian dari kementerian/lembaga, dari perbankan dan juga dari lembaga penyalur program-program pemerintah”, imbuhnya.

Dalam melaksanakan pendataan, Kemenkop UKM bersinergi dengan BPKP. “Kami meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan pembersihan data dan memvalidasi data-data sebelum bantuan disalurkan” imbuhnya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM, syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BPUM adalah sebagai berikut:
1)    Warga Negara Indonesia;
2)    Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
3)    Memiliki Usaha Mikro;
4)    Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Baca Juga :   Jelang Pemilihan Serentak, BPKP Inisiasi Sinergi Pengawalan Akuntabilitas

“Bantuan pemerintah ini tidak diberikan kepada semua pelaku usaha mikro tetapi hanya boleh diberikan atau diterima oleh pengusaha mikro yang belum pernah mendapatkan atau menerima bantuan peminjaman sama sekali dari pihak perbankan (unbankable),” Tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro yang selanjutnya diberi nama BPUM ini di Istana Kepresidenan, Senin, (24/8) yang lalu.

Berita Terkini

Dari Beijing, Presiden dan Ibu Iriana Bertolak ke Tokyo

BEIJING, TrijayaNews.id – Setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Selasa sore,...

Saat Ibu Iriana Dijamu Minum Teh oleh Madam Peng Liyuan

BEIJING, TrijayaNews.id – Momen keakraban tampak saat Ibu Iriana Joko Widodo diterima oleh Madam Peng Liyuan istri Presiden Xi Jinping di Villa 15, Diaoyutai State...

Presiden Jokowi dan Presiden Xi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi hingga Isu Kawasan dan Dunia

BEIJING, TrijayaNews.id - Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa...

Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Li Keqiang

BEIJING, TrijayaNews.id - Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri RRT (Premier) Li...

KemenKopUKM Hadirkan 20 UKM Sebagai Official Merchandise G20 Indonesia

Jakarta, TrijayaNews.id - Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menghadirkan 20 UKM terpilih sebagai official merchandise G20...

Berita Terkait

Tentang Kami

Ikuti Kami

Copyright @ 2020 TrijayaNews.id. All right reserved