Senin, Juni 17, 2024

BPKP Dorong Pemerintah Daerah Proaktif Data Pelaku Usaha Mikro

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam pendataan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), sebesar total 2,4 Juta per pelaku usaha.

Jakarta, TrijayaNews.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam pendataan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), sebesar total 2,4 Juta per pelaku usaha. Pasalnya, ditengah pandemi Covid-19 ini, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum terdata, padahal mereka sangat membutuhkan suntikan modal untuk keberlangsungan usahanya.

“Dalam hal ini, pemda harus lebih proaktif mendata calon penerima bantuan agar para pelaku usaha mikro segera mendapatkan tambahan modal untuk menyambung usahanya” kata Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instasi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang di kantor BPKP, Jakarta Timur.

Salamat menjelaskan, pemerintah menargetkan 12 juta usaha mikro menjadi penerima bantuan tersebut yang akan ditransferkan secara langsung ke rekening para penerima. “Bagi pelaku usaha mikro yang belum terdata, silahkan langsung mendatangi Dinas Koperasi dan UKM di provinsi ataupun kabupaten/kota setempat untuk memastikan datanya telah masuk” Ujarnya.

Sementara itu, Hanung Harimba Rachman, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, membenarkan bahwa salah satu sumber data calon penerima bantuan, berasal dari usulan pemerintah daerah. “Sumber data pengusul itu bisa dari dari dinas, baik provinsi maupun kabupaten/kota, maupun koperasi yang sudah tercatat, kemudian dari kementerian/lembaga, dari perbankan dan juga dari lembaga penyalur program-program pemerintah”, imbuhnya.

Baca Juga :   Platform Tenaga Kerja On-demand Sampingan Terima Pendanaan Seri A

Dalam melaksanakan pendataan, Kemenkop UKM bersinergi dengan BPKP. “Kami meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan pembersihan data dan memvalidasi data-data sebelum bantuan disalurkan” imbuhnya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM, syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BPUM adalah sebagai berikut:
1)    Warga Negara Indonesia;
2)    Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
3)    Memiliki Usaha Mikro;
4)    Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

“Bantuan pemerintah ini tidak diberikan kepada semua pelaku usaha mikro tetapi hanya boleh diberikan atau diterima oleh pengusaha mikro yang belum pernah mendapatkan atau menerima bantuan peminjaman sama sekali dari pihak perbankan (unbankable),” Tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro yang selanjutnya diberi nama BPUM ini di Istana Kepresidenan, Senin, (24/8) yang lalu.

Berita Terkini

Mahasiswa LSPR Perkenalkan Keberagaman Budaya Kampung Seni Edas Bogor Melalui “Pesta Edas”

Trijayanews.id - Mahasiswa/i semester 6 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta dari kelas PRDC25-1SP mengadakan acara “Pesta Edas” yang bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman budaya...

Sugeng Teguh Santoso: Meski Kejagung RI Membantah, KSST Tetap Meyakini Terjadi Dugaan Korupsi Dalam Lelang Saham PT. GBU yang Merugikan Negara Sedikitnya Sebesar Rp....

JAKARTA, TrijayaNews.id -- Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Tambang (KSST) tidak mempermasalahkan bantahan Kapuspenkum Kejagung, yang mendalilkan pelaporan terhadap Jampidsus keliru. “Kami memiliki bukti dan alasan...

Penelitian Manfaat Ikan Gabus Tembus Scientific Reports, Angka Stunting Sergai Turun 7 Persen

MEDAN, TrijayaNews.id – Penelitian Manfaat Ikan Gabus untuk mencegah stunting yang dilakukan oleh Bioinformatics & Data Science Research Center (BDSRC), Universitas Bina Nusantara (Binus)...

Keluarga Sultan Deli Bantah Nurhayati Turunan Sultan

Serdang Begadai, TrijayaNews.id - Konflik antara Nurhayati dengan masyarakat Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara yang sudah menduduki tanah...

Sentra Terpadu Inten Soeweno Bantu Korban Banjir di Tanah Datar

PADANG, TrijayaNews.id - Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam (PSKBSNA),...

Berita Terkait

Tentang Kami

Ikuti Kami

Copyright @ 2020 TrijayaNews.id. All right reserved