Jumat, Agustus 12, 2022

Pandemi Covid-19, BPKP Kawal Proses Pengadaan Barang Jasa Agar Cepat dan Akuntabel

JAKARTA, TrijayaNews.id – Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di masa pandemi Covid-19, dituntut lebih cepat, tepat dan akurat menyasar masyarakat yang terdampak. Untuk itu, prosedur PBJ harus sederhana dan tidak berbelit, sehingga output dan outcome lebih optimal bagi seluruh rakyat, serta mendorong perekonomian agar terus bergerak.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, proses pengadaan barang/jasa tentunya tidak perlu semuanya dilakukan melalui proses darurat.

“Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan prinsip yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, misalnya melalui e-katalog atau dengan pelelangan/tender dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” katanya dalam membuka Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Intern Lingkup Kementerian/Lembaga Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (29/6/2020).

Iwan menyebut, untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. BPKP berharap rapat koordinasi ini dapat memberikan gambaran umum mengenai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada masa new normal; informasi mengenai potensi permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga yang telah, sedang, dan akan melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19; serta informasi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko pelanggaran hukum dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhamad Yusuf Ateh menegaskan, prinsip yang harus dipegang bersama dalam pengawalan akuntabilitas penanganan covid 19, bahwa seluruh uang negara/daerah yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengawasan oleh APIP hendaknya tidak berorientasi untuk mencari-cari kesalahan, tidak memperlambat proses pengadaan, serta berorientasi pada keberhasilan program dan kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni lalu, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik, khususnya dalam penanganan virus corona atau Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.  Apalagi, anggaran khusus untuk penanganan pandemi dan dampaknya itu mencapai Rp677 triliun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

Dari Beijing, Presiden dan Ibu Iriana Bertolak ke Tokyo

BEIJING, TrijayaNews.id – Setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Selasa sore,...

Presiden Jokowi dan Presiden Xi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi hingga Isu Kawasan dan Dunia

BEIJING, TrijayaNews.id - Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa...

Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Li Keqiang

BEIJING, TrijayaNews.id - Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri RRT (Premier) Li...

KemenKopUKM Hadirkan 20 UKM Sebagai Official Merchandise G20 Indonesia

Jakarta, TrijayaNews.id - Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menghadirkan 20 UKM terpilih sebagai official merchandise G20...

Berita Terkait

Tentang Kami

Ikuti Kami

Copyright @ 2020 TrijayaNews.id. All right reserved